Potret Pendidikan Di Indonesia

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dalam masyarakat.
Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Langkah pembangunan selalu diupayakan seirama dengan tuntutan zaman. Perkembangan zaman selalu memunculkan persoalan-persoalan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya.
Apa jadinya bila pembangunan di Indonesia tidak dibarengi dengan pembangunan di bidang pendidikan?. Walaupun pembangunan fisiknya baik, tetapi apa gunanya bila moral bangsa terpuruk. Jika hal tersebut terjadi, bidang ekonomi akan bermasalah, karena tiap orang akan korupsi. Sehingga lambat laun akan datang hari dimana negara dan bangsa ini hancur. Oleh karena itu, untuk pencegahannya, pendidikan harus dijadikan salah satu prioritas dalam pembangunan negeri ini.
Mengenai masalah pedidikan, perhatian pemerintah kita masih terasa sangat minim. Gambaran ini tercermin dari beragamnya masalah pendidikan yang makin rumit. Kualitas siswa masih rendah, pengajar kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal, bahkan aturan UU Pendidikan kacau. Dampak dari pendidikan yang buruk itu, negeri kita kedepannya makin terpuruk. Keterpurukan ini dapat juga akibat dari kecilnya rata-rata alokasi anggaran pendidikan baik di tingkat nasional, propinsi, maupun kota dan kabupaten.
Masalah pendidikan tidak semestinya dilakukan secara terpisah-pisah, tetapi harus ditempuh dengan langkah yang sifatnya menyeluruh. Dimana kita tidak hanya memperhatikan kepada kenaikkan anggaran saja. Tetapi juga untuk memajukan kualitas Sumber Daya Manusia dan mutu pendidikan di Indonesia. Masalah penyelenggaraan Wajib Belajar Sembilan tahun sejatinya masih menjadi PR besar bagi kita. Kenyataan yang dapat kita lihat bahwa banyak di daerah-daerah pinggiran yang tidak memiliki sarana pendidikan yang memadai. Dengan terbengkalainya program wajib belajar sembilan tahun mengakibatkan anak – anak Indonesia masih banyak yang putus sekolah sebelum mereka dapat menyelesaikan program belajar sembilan tahun. Dengan kondisi yang seperti ini, maka tidak ada perubahan yang signifikan bagi bangsa kita untuk keluar dari masalah – masalah pendidikan yang ada sekarang ini.
Masalah kemiskinan dewasa ini telah menjadi salah satu faktor kenapa banyak anak – anak yang tidak sekolah, bahkan tidak melanjutkan sekolahnya karena terhimpit masalah ekonomi yang mencekik dan menguras kantong begitu dalam. Usaha pemerintah demi mengentaskan masalah pendidikan ini telah dilakukan dengan membuat program BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Yang mana telah membantu sebagian kecil dari penduduk Indonesia dalam melanjutkan studinya.
Akan tetapi, masih banyak para pejabat tinggi yang memanfaat hal tersebut untuk melakukan korupsi dengan jumlah yang sangat banyak. Yang mana hal tersebut tentu sangat merugikan bangsa kita terutama dalam pendidikan. Yang ada dalam pikiran kita sekarang, bagaimana bangsa kita dapat maju apabila pejabat yang berada diatas selalu melakukan korupsi yang selalu saja megorbankan rakyat kecil.
Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS di Indonesia pada realitanya lebih dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana. Karena itu, Komite Sekolah/Dewan Pendidikan yang merupakan organ MBS selalu disyaratkan adanya unsur pengusaha. Asumsinya, pengusaha memiliki akses atas modal yang lebih luas. Hasilnya, setelah Komite Sekolah terbentuk, segala pungutan uang kadang berkedok, “sesuai keputusan Komite Sekolah”.
Namun, pada tingkat implementasinya, ia tidak transparan, karena yang dipilih menjadi pengurus dan anggota Komite Sekolah adalah orang-orang dekat dengan Kepala Sekolah. Akibatnya, Komite Sekolah hanya menjadi legitimator kebijakan Kepala Sekolah, dan MBS pun hanya menjadi legitimasi dari pelepasan tanggung jawab negara terhadap permasalahan pendidikan rakyatnya.
Kondisi ini akan lebih buruk dengan adanya RUU tentang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP). Berubahnya status pendidikan dari milik publik ke bentuk Badan Hukum jelas memiliki konsekuensi ekonomis dan politis amat besar. Dengan perubahan status itu pemerintah secara mudah dapat melemparkan tanggung jawabnya atas pendidikan warganya kepada pemilik badan hukum yang sosoknya tidak jelas. Perguruan Tinggi Negeri pun berubah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Munculnya BHMN dan MBS adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan yang kontroversial. BHMN sendiri berdampak pada melambungnya biaya pendidikan di beberapa Perguruan Tinggi favorit.
Privatisasi atau semakin melemahnya peran negara dalam sektor pelayanan publik tak lepas dari tekanan utang dan kebijakan untuk memastikan pembayaran utang. Utang luar negeri Indonesia sebesar 35-40 persen dari APBN setiap tahunnya merupakan faktor pendorong privatisasi pendidikan. Akibatnya, sektor yang menyerap pendanaan besar seperti pendidikan menjadi korban. Dana pendidikan terpotong hingga tinggal 8 persen (Kompas, 10/5/2005).
Sederetan masalah pendidikan yang terjadi dinegara ini begitu banyak. Mulai dari ketidak jujuran dalam pelaksanaan ujian, banyaknya pungutan biaya disetiap sekolah meskipun pemerintah telah memberlakukan sekolah gratis Sembilan tahun, banyaknya para siswa dan siswi yang mengkonsumsi narkoba, tauran antar siswa yang selalu meresahkan masyarakat, dll. Hal tersebut membuktikan bahwa betapa rapuhnya sistem pendidikan dinegara kita ini.Pengembangan system pendidikan yang dilakukan pemerintah juga harus diperkuat dan lebih ditingkatkan lagi. Sehingga dapat memberikan kesenangan tersendiri bagi para pelajar pada saat menerima pelajaran di sekolahnya masing – masing. Sehingga mampu mengembangkan mental dan keperibadian dalam diri para pelajaran tersebut.
Akan tetapi hal yang tak luput dari pandangan belajar mengajar adalah sosok seorang guru. Dimana seorang guru menjadi fator penting dalam suatu proses pembelajaran. Pembimbingan yang baik dari seorang guru akan menjadi sebuah jalan yang bagus demi memajukan pendidikan didalam negara kita ini. Karna sosok seorang guru akan menjadi sebuah tauladan yang sangat bagus bagi para siswa dan siswi disbuah lingkungan sekolah.
Oleh karna itulah, demi memajukan mutu pendidikan dinegara kita ini yang terpenting adalah harus jujur dan perlu kedisiplinan yang ulet untuk mewujudkannya. Semangat untuk menjadi yang terbaik dan mau merubah diri menjadi yang terbaik adalah kuncinya. Karna dengan memiliki sebuah pendidikan, maka kita akan memilki ilmu yang lebih. Sehingga dapat lebih membantu kita dalam kehidupan sehari – hari dan dapat menciptakan kesejahtraan dalam lingkungan bermasyarakat.

Dikutip dari : http://sigitkamseno.student.umm.ac.id/potret-pendidikan-di-indonesia/